Meningkatkan Kompetensi ASN dengan Pelatihan Integrasi SPBE dan Fleksibilitas Kerja Modern
Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF. Di era transformasi digital dan perubahan regulasi aparatur sipil negara (ASN), kemampuan beradaptasi melalui pemahaman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan Fleksible Work Framework (FWF) sangat penting. Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF: Implementasi Fleksibilitas Kerja ASN sesuai PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh lembaga kami hadir sebagai solusi untuk membekali ASN menghadapi perubahan sistem kerja yang lebih dinamis dan efisien. Program ini menawarkan pengetahuan praktis dan penerapan langsung yang mendukung produktivitas serta keseimbangan kerja yang lebih baik.
Pengertian Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF: Peran Bimtek dalam Peningkatan Kompetensi ASN
Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF merupakan sebuah bimtek (bimbingan teknis) yang berfokus pada pengintegrasian SPBE dan kebijakan Fleksibilitas Kerja sesuai dengan ketentuan PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025. Bimtek ini berperan penting dalam mempersiapkan ASN untuk mengelola dan menjalankan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, sekaligus menerapkan sistem kerja fleksibel yang menyesuaikan kebutuhan zaman. Selain penambahan wawasan teknis, pelatihan ini memperkuat kemampuan manajerial dan adaptasi ASN sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam lingkungan kerja yang modern dan terotomasi.
Tujuan Kegiatan Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Tujuan utama pelatihan ini mencakup:
Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep dan implementasi SPBE secara menyeluruh.
Membekali peserta dengan kemampuan menerapkan Fleksible Work Framework di lingkungan kerja ASN sesuai PERMENPAN RB terbaru.
Mendukung pemberdayaan aparatur dalam menghadapi tuntutan digitalisasi pemerintahan dan fleksibilitas kerja.
Memenuhi standar kompetensi ASN yang relevan berdasarkan peraturan pemerintah dan kebutuhan organisasi.
Menjadi jembatan transfer pengetahuan antara kebijakan teknis dan aplikasinya di lapangan.
Manfaat Mengikuti Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Peserta pelatihan akan merasakan manfaat nyata, seperti:
Meningkatkan efisiensi kerja melalui pemahaman sistem SPBE yang terintegrasi dengan tools digital pemerintahan terkini.
Adaptasi fleksibilitas jam dan tempat kerja yang sesuai dengan kebijakan resmi, mendukung keseimbangan kerja dan hidup.
Mendapatkan sertifikat resmi yang menjadi nilai tambah dalam pengembangan karier ASN.
Kompetensi yang lebih lengkap untuk menangani tantangan digitalisasi birokrasi dan perubahan gaya kerja modern.
Kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber ahli serta berbagi pengalaman dengan sesama ASN dari berbagai instansi.
Materi Pelatihan Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Materi utama yang diberikan meliputi:
Pengenalan dan kebijakan regulasi SPBE di Indonesia.
Strategi integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
Implementasi Fleksible Work Framework sesuai PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025.
Manajemen waktu dan produktivitas dalam sistem kerja fleksibel.
Penggunaan aplikasi digital dan platform e-government dalam mendukung SPBE.
Studi kasus penerapan FWF di instansi pemerintah.
Teknik komunikasi dan koordinasi efektif dalam model kerja hybrid.
Evaluasi kinerja dan pelaporan berbasis sistem digital.
Bimtek Fleksible Work Framework disampaikan menggunakan metode interaktif seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus, sehingga peserta dapat memahami dan mengaplikasikannya secara optimal.
Target Peserta Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Bimtek FWF Fleksibilitas Kerja ditujukan untuk:
ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi SPBE.
Pegawai yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola fleksibilitas kerja di instansi.
Tenaga teknis IT dan pengembang sistem pemerintahan digital.
Manajer dan supervisor yang ingin meningkatkan pengelolaan kinerja di era digital.
Staf administrasi dan operasional yang mengikuti aturan kerja fleksibel dan terintegrasi.
Mahasiswa atau praktisi yang ingin mendalami transformasi digital birokrasi dan fleksibilitas kerja pemerintah.
Urgensi Mengikuti Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF Sekarang
Training PERMENPAN RB 4 2025 sangat penting diikuti saat ini mengingat:
PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025 mewajibkan implementasi kerja fleksibel bagi ASN untuk mendukung reformasi birokrasi.
Transformasi digital instansi pemerintah menuntut penguasaan SPBE supaya pelayanan publik semakin transparan dan efisien.
Meningkatnya kebutuhan ASN untuk menyesuaikan diri dengan model kerja hybrid dan fleksibel sebagai tren global.
Sertifikasi kompetensi semakin menjadi standar penilaian prestasi dan promosi jabatan ASN.
Pelatihan ini menjadi bekal strategis agar ASN tidak tertinggal dalam era kerja digital yang terus berkembang.
Daftar Sekarang dan Raih Keunggulan Kompetitif ASN Masa Kini!
Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan karier Anda melalui Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF: Implementasi Fleksibilitas Kerja ASN Sesuai PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025. Daftar segera di website resmi lembaga kami dan pastikan Anda menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik modern yang efisien dan adaptif.
Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF: Implementasi Fleksibilitas Kerja ASN Sesuai PERMENPAN RB No 4 Tahun 2025
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari RAR SMART SOLUTION Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Metode Pelatihan Integrasi SPBE dan FWF
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Tata Cara Pendaftaran:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca: Hindari Kesalahan Fatal dan Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah!
Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca Aset & BMD . Dalam era transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin ketat, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Kesalahan dalam penyusunan neraca aset dan Barang Milik Daerah (BMD) bukan hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi opini audit serta kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca Aset & BMD 2026: Hindari Kesalahan Fatal! menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif, strategi praktis, serta solusi nyata dalam menyusun neraca aset dan BMD secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi terbaru. Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan dibekali kemampuan untuk meminimalisir kesalahan fatal yang sering terjadi dalam pengelolaan aset pemerintah.
Pengertian Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca Aset & BMD 2026
Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam bidang teknis dan operasional. Dalam konteks ini, Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca Aset & BMD 2026: Hindari Kesalahan Fatal! adalah program pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan peserta dalam memahami, menyusun, serta mengevaluasi laporan neraca aset dan BMD secara profesional. strategi penyusunan neraca aset.
Bimtek ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga mengedepankan praktik langsung, studi kasus, serta pembahasan regulasi terkini yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dengan demikian, peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari.
Tujuan Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca
Kegiatan Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca memiliki berbagai tujuan strategis yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah, antara lain:
Meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dasar dan lanjutan dalam penyusunan neraca aset dan BMD sesuai standar akuntansi pemerintahan terbaru
Memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan kebijakan terkini terkait pengelolaan aset daerah
Membekali peserta dengan strategi efektif dalam mengidentifikasi dan menghindari kesalahan fatal dalam pencatatan aset
Meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam melakukan rekonsiliasi data aset secara akurat dan sistematis
Mengoptimalkan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
Mendukung peningkatan kualitas opini audit laporan keuangan pemerintah daerah
Mendorong profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
Memberikan wawasan praktis melalui studi kasus nyata yang sering terjadi di instansi pemerintah
Membantu instansi dalam memenuhi standar kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset
Menyiapkan peserta agar mampu menghadapi tantangan digitalisasi sistem pengelolaan aset di era modern
Manfaat Mengikuti Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca
Mengikuti Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca memberikan berbagai manfaat nyata bagi peserta, baik dalam aspek profesional maupun institusional:
Meningkatkan kompetensi teknis dalam penyusunan neraca aset dan BMD secara akurat
Meminimalisir kesalahan dalam pencatatan aset yang berpotensi menimbulkan temuan audit
Mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan instansi
Memberikan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan
Meningkatkan peluang pengembangan karier di bidang pengelolaan keuangan dan aset
Mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi profesional
Memperluas jaringan profesional dengan peserta dari berbagai instansi
Meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi audit dan evaluasi kinerja
Membantu instansi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Materi Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca Aset & BMD Selama 2 Hari Kegiatan
Hari Pertama
Konsep Dasar dan Regulasi Pengelolaan Aset & BMD
Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Neraca Aset
Identifikasi dan Klasifikasi Barang Milik Daerah
Teknik Pencatatan dan Penilaian Aset
Studi Kasus Kesalahan Umum dalam Penyusunan Neraca
Hari Kedua
Strategi Rekonsiliasi Data Aset
Penyusunan Neraca Aset yang Akurat dan Transparan
Audit Internal dan Pengendalian Aset
Praktik Penyusunan Laporan BMD
Diskusi Interaktif dan Studi Kasus Lanjutan
Target Peserta Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca Aset & BMD
Kegiatan Bimtek ini sangat direkomendasikan bagi:
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah
Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Staf bagian keuangan dan akuntansi
Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)
Auditor internal pemerintah
Tenaga teknis dan operator sistem aset
Konsultan dan praktisi di bidang keuangan publik
Akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada bidang akuntansi sektor publik
Urgensi Mengikuti Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca Aset & BMD 2026
Mengikuti Training Pengelolaan Aset Daerah menjadi sangat penting mengingat berbagai tantangan dan tuntutan yang dihadapi instansi pemerintah saat ini:
Adanya perubahan regulasi yang terus berkembang menuntut pemahaman yang selalu diperbarui
Tingginya risiko kesalahan dalam penyusunan neraca aset yang dapat berdampak pada opini audit
Kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik
Persaingan profesional yang semakin ketat membutuhkan peningkatan kompetensi berkelanjutan
Transformasi digital dalam sistem pengelolaan aset memerlukan adaptasi yang cepat
Pentingnya menjaga integritas data aset untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Kewajiban instansi dalam memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku
Meningkatnya pengawasan dari lembaga audit dan publik terhadap kinerja pemerintah
Kebutuhan sertifikasi dan pengakuan kompetensi sebagai nilai tambah profesional
Upaya pencegahan potensi kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan aset
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu Bimtek Penyusunan Neraca Aset & BMD? Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca adalah pelatihan teknis yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan neraca aset dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Berapa lama durasi pelatihan? Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan materi yang intensif dan aplikatif.
3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat? Ya, setiap peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti keikutsertaan.
4. Apakah pelatihan ini cocok untuk pemula? Sangat cocok, karena materi disusun dari dasar hingga lanjutan.
5. Bagaimana metode pelatihannya? Menggunakan kombinasi teori, praktik, studi kasus, dan diskusi interaktif.
Jangan lewatkan kesempatan emas untuk meningkatkan kompetensi Anda dalam pengelolaan aset daerah! Pelatihan BMD 2026 adalah solusi tepat bagi Anda yang ingin meningkatkan kualitas kinerja serta memastikan laporan keuangan instansi Anda bebas dari kesalahan yang berisiko.
Segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website resmi Perusahaan kami (RAR SMART SOLUTION) dan jadilah bagian dari peserta yang siap menghadapi tantangan pengelolaan aset secara profesional. Tempat terbatas — pastikan Anda tidak ketinggalan!
Sebagai Perusahaan penyelenggara pelatihan profesional, kami berkomitmen untuk menghadirkan program Bimtek berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah saat ini. Dengan didukung oleh narasumber berpengalaman serta materi yang aplikatif, kami siap membantu Anda mencapai standar kompetensi terbaik. Bergabunglah bersama kami dan tingkatkan kualitas pengelolaan aset di instansi Anda menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Bimtek Training Strategi Penyusunan Neraca Aset & BMD Tahun 2026/2027
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca Aset & BMD
Metode Bimtek Training Strategi Penyususan Neraca Aset & BMD
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Tata Cara Pendaftaran:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif . Di era desentralisasi dan tuntutan transparansi publik, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan daerah. Regulasi yang jelas, prosedur teknis, serta kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan sukses atau gagalnya tata kelola aset daerah.
Dalam rangka itu pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 telah menetapkan revisi terhadap pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), menggantikan sebagian ketentuan dari Permendagri No. 19 Tahun 2016. Salah satu elemen krusial di dalam regulasi tersebut adalah penekanan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai instrumen perencanaan menyeluruh dan strategis.
Namun penyusunan RKBMD yang efektif bukanlah perkara mudah. Diperlukan strategi, teknik, metode, dan panduan standar agar dokumen RKBMD tidak sekadar formalitas, melainkan fondasi operasional aset daerah yang akuntabel. Karena itu, Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SKPD, pejabat pengelola barang, dan aparat daerah agar mampu menerjemahkan regulasi ke praktik nyata.
Apa Itu RKBMD dalam Permendagri No. 7/2024?
RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun, mencakup pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Dalam Permendagri 7/2024, RKBMD diatur lebih terstruktur, dengan penekanan bahwa penyusunan RKBMD harus memperhatikan standar barang dan standar kebutuhan, serta prioritas real kebutuhan SKPD. Pasal 26 Permendagri 7/2024 menyebut bahwa “perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi: pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.” Regulasi 7/2024 juga memuat perubahan dan penajaman aturan pada aspek pengamanan dokumen kepemilikan, penilaian kembali aset, pemindahtanganan, dan prosedur penghapusan.
Dengan konteks tersebut, strategi penyusunan RKBMD harus lebih adaptif terhadap regulasi baru dan kondisi nyata di daerah.
Apa Itu Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif ?
Bimtek ini adalah pelatihan intensif dan pendampingan teknis yang dirancang untuk membekali peserta — terutama pejabat pengelola barang, staf SKPD, dan aparat pengawasan — dengan:
Strategi perencanaan kebutuhan barang yang realistis
Teknik prioritisasi dan analisis kebutuhan
Standar barang dan kebutuhan
Pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen aset
Contoh praktik dan simulasi penyusunan RKBMD berbasis regulasi 7/2024
Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami regulasi, tapi juga dapat menyusun RKBMD yang efektif dan bermakna bagi pengelolaan aset daerah.
Tujuan Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif
Tujuan dari pelaksanaan Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif antara lain:
Meningkatkan pemahaman regulasi Agar peserta memahami perubahan dan penyesuaian dari Permendagri No. 7/2024 dibanding regulasi sebelumnya (Permendagri 19/2016).
Mengembangkan strategi perencanaan kebutuhan yang tepat Membantu SKPD menyusun RKBMD dengan metode analisis kebutuhan berbasis data dan kondisi real.
Memastikan kepatuhan teknis dan administratif Membekali peserta agar penyusunan RKBMD memenuhi standar prosedur dan tata kelola administrasi.
Meningkatkan efisiensi anggaran dan penggunaan aset Menjaga agar pengadaan aset sesuai kebutuhan sebenarnya dan menghindar dari pemborosan.
Mendorong integrasi antar SKPD Agar perencanaan kebutuhan barang terkoordinasi antar unit dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Menyiapkan dasar audit dan pertanggungjawaban RKBMD yang disusun dengan metode yang baik menjadi basis bagi audit internal dan eksternal.
Manfaat Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif
Manfaat nyata yang diperoleh instansi dan peserta dari Bimtek ini:
Penyusunan RKBMD yang realistis dan akurat Menghindarkan perencanaan yang berlebihan atau kelangkaan barang.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset Dokumen RKBMD menunjukkan bahwa kebutuhan telah dianalisis dan disetujui secara formal.
Mengurangi temuan audit dan sanksi Dengan kepatuhan dan prosedur yang tepat, potensi temuan BPK atau auditor internal dapat diminimalkan.
Pemanfaatan aset yang optimal Aset idle bisa diidentifikasi dan dimanfaatkan atau dialihkan sesuai regulasi.
Efisiensi anggaran Dana untuk pengadaan lebih tepat guna sesuai kebutuhan prioritas.
Peningkatan reputasi pemerintah daerah Pengelolaan aset yang profesional meningkatkan kepercayaan publik dan mitra pembangunan.
Peningkatan kapasitas aparatur Staf dan pejabat menjadi lebih kompeten dalam merencanakan dan mengelola aset.
Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif ini ideal diikuti oleh:
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (PPMD) / Pengurus Barang
Kuasa Pengguna Barang dan pengguna barang di SKPD
Pejabat Penatausahaan Barang
Pejabat pengadaan barang/jasa
Staf perencanaan, keuangan, dan anggaran
Auditors internal daerah dan pengawas
Tim teknis sistem informasi aset daerah
Kepala seksi dan staf yang bertanggung jawab pada manajemen barang
Peserta diharapkan datang dari berbagai SKPD agar terjadi sinergi, sekaligus transfer pengetahuan antardepartemen.
Materi Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif
Di bawah ini skema pokok materi yang ideal untuk program Bimtek tersebut:
Modul / Topik
Subtopik / Penjelasan
Sosialisasi Regulasi Permendagri No. 7/2024
Ruang lingkup perubahan dari Permendagri 19/2016; pasal-pasal baru terkait penghapusan, pemindahtanganan, penilaian dokumen; kewajiban daerah dalam pengelolaan BMD.
Konsep Strategis Penyusunan RKBMD
Prinsip perencanaan kebutuhan barang, metodologi prioritisasi, alokasi sumber daya, dan penyelarasan dengan RPJMD/RKPD.
Standar Barang & Standar Kebutuhan
Menetapkan spesifikasi teknis, ukuran, kualitas, dan kuantitas — agar barang yang diusulkan memenuhi standar kebutuhan nyata.
Analisis Ketersediaan Aset Eksisting
Inventarisasi aset, status laik pakai, kebutuhan pemutakhiran data, identifikasi selisih antara eksisting dan kebutuhan.
Strategi Prioritisasi Kebutuhan
Teknik matriks kebutuhan (mendesak vs nonmendesak, urgensi fungsi, urgensi pemeliharaan), evaluasi risk & benefit.
Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran
Cara menyelaraskan RKBMD dengan pagu anggaran SKPD/APBD, mekanisme revisi, dan koordinasi antar unit.
Pengadaan Berdasarkan RKBMD
Prosedur pengadaan barang/jasa agar sesuai RKBMD (perencanaan → spesifikasi → pengadaan → evaluasi)
Metodologi bisa berupa ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, dan pendampingan. Dalam praktik, peserta akan mendapatkan modul, template, dan alat bantu perencanaan.
Urgensi Mengikuti Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif
Berikut alasan kuat mengapa instansi dan SKPD harus segera mengikuti Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif:
Regulasi baru harus direspon cepat Karena Permendagri 7/2024 telah disahkan dan mulai berlaku, pemerintah daerah tidak boleh terlambat memahami dan menerapkannya agar tidak salah langkah.
Kepatuhan hukum menghindari sanksi Ketidakpatuhan dalam penyusunan RKBMD dan pengelolaan BMD bisa memunculkan temuan audit, koreksi anggaran, bahkan sanksi administratif terhadap pejabat pengelola barang.
Efisiensi anggaran dan penggunaan aset Rencana yang matang akan menghindari pemborosan, pembelian barang berlebih, dan aset mubazir.
Transparansi dan akuntabilitas publik Dengan RKBMD yang disusun dan dijalankan secara transparan, masyarakat dan lembaga pengawas bisa melihat bahwa aset dikelola secara bertanggung jawab.
Penguatan kapabilitas aparatur Bimtek memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir baru agar aparat daerah lebih profesional.
Harmonisasi antar unit dan sinkronisasi kebijakan Bimtek memungkinkan SKPD menyelaraskan kebutuhan dan prioritas antarseksi agar tidak terjadi konflik atau duplikasi kebutuhan.
Dasar laporan keuangan daerah yang kredibel RKBMD merupakan unsur penting dalam laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban aset. Bila penyusunannya baik, laporan keuangan menjadi lebih sahih.
Pengurangan risiko kerugian dan aset idle Aset yang tidak produktif bisa diidentifikasi lebih awal dan diambil tindakan sesuai regulasi.
Daya saing daerah meningkat Pemerintah daerah yang memiliki pengelolaan aset yang tertib dan efisien akan lebih menarik bagi investor dan mitra pembangunan.
Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif (Permendagri 7/2024) adalah sarana krusial untuk mentransformasikan regulasi menjadi praktik nyata dalam pengelolaan aset daerah. Dengan memahami regulasi, metode perencanaan strategis, tata kelola teknis, dan simulasi praktik — aparatur daerah bisa menyusun RKBMD yang tidak sekadar dokumen formal, tetapi instrumen pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Jangan sampai instansi Anda tertinggal. Ikuti Bimtek ini melalui RAR SMART SOLUTION, dapatkan pendampingan profesional, template siap pakai, dan ilmu yang langsung bisa diterapkan. Dengan demikian, Anda turut mewujudkan tata kelola aset daerah yang profesional dan dipercaya masyarakat.
“Mari bangun profesionalisme pengelolaan aset daerah Anda melaluiBimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif (Permendagri 7/2024)bersama Pusat Edukasi Indonesia. Dapatkan pendampingan dari para ahli, studi kasus riil, serta template siap pakai untuk RKBMD instansi Anda. Daftarkan SKPD Anda hari ini — tempat terbatas — dan wujudkan tata kelola aset daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan!”
Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif untuk Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel (Permendagri 7/2024) Terbaru 2026
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif untuk Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel (Permendagri 7/2024)
Metode Bimtek Strategi Penyusunan RKBMD Efektif
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Narasumber:
Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Tata Cara Pendaftaran:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Bimtek Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan anggaran berbasis regulasi terbaru. Perpres No. 72 Tahun 2025 menggantikan Perpres sebelumnya dan menjadi landasan utama dalam menetapkan batas tertinggi biaya berbagai komponen pengeluaran APBD, termasuk honorarium, perjalanan dinas, rapat, pengadaan kendaraan, serta pemeliharaan aset daerah.
Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami struktur dan prinsip dasar SHSR, perbedaan Lampiran I dan II, serta ketentuan pelampauan harga satuan pada kondisi tertentu. Materi bimtek meliputi analisis isi perpres, studi kasus penerapan, simulasi penyusunan RKA dan DPA menggunakan SHSR, serta strategi penyesuaian anggaran dengan kondisi harga riil di daerah. Peserta juga akan dibekali teknik penyusunan pertanggungjawaban belanja berdasarkan SHSR untuk menghindari temuan audit.
Bimtek SHSR ini sangat relevan diikuti oleh TAPD, OPD, pengelola anggaran, pejabat pengadaan, dan auditor internal. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai regulasi pusat terbaru.
Bimtek Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang SHSR
Dengan mengikuti Bimtek Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang SHSR, instansi Anda akan siap menerapkan standar harga satuan regional terbaru secara tepat, mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah pusat
Tujuan Bimtek Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Terbaru 2025
Memberikan pemahaman menyeluruh tentang isi dan ketentuan dalam Perpres No. 72 Tahun 2025 sebagai pedoman SHSR terbaru.
Meningkatkan kemampuan teknis dalam menyusun anggaran berbasis SHSR untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Menjelaskan perbedaan serta penerapan Lampiran I (batas tertinggi) dan Lampiran II (harga perkiraan) dalam proses anggaran.
Membekali peserta dengan teknik menyusun RKA, DPA, dan SPJ sesuai ketentuan SHSR untuk menghindari temuan audit.
Memberikan solusi praktis terhadap tantangan pelaksanaan SHSR di lapangan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Materi Bimtek Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Terbaru 2025
Regulasi dan dasar hukum SHSR dalam sistem keuangan daerah.
Penjelasan isi lengkap Perpres No. 72 Tahun 2025 beserta Lampiran I dan II.
Ketentuan batas tertinggi dan kebijakan pelampauan harga satuan regional.
Proses penyusunan dan penyesuaian RKA dan DPA menggunakan standar SHSR.
Studi kasus: Simulasi penghitungan biaya perjalanan dinas, honorarium, dan rapat berdasarkan SHSR.
Strategi pengendalian dan pengawasan penggunaan SHSR dalam pelaksanaan kegiatan.
Panduan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran berbasis SHSR.
Diskusi dan konsultasi permasalahan penerapan SHSR di daerah.
Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami eitena Bersama Para Narasumber Dari Praktisi Dan Akademisi Melaksanakan Bimtek Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Terbaru 2025
Tata Cara Pendaftaran:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah Terbaru 2026-2027. Pengelolaan hibah dan bantuan sosial (bansos) daerah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan serta meningkatnya kompleksitas mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat, kebutuhan akan Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial terus meningkat secara signifikan. Bimbingan teknis ini hadir sebagai solusi strategis untuk membekali aparatur pemerintah daerah, pengelola keuangan, serta seluruh pihak terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru, prosedur administrasi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan hibah dan bansos secara efektif dan efisien guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Definisi Hibah dan Bantuan Sosial Daerah
Hibah daerah adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara/daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan bersifat tidak wajib serta tidak mengikat, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Perbedaan mendasar antara hibah dan bansos terletak pada penerima manfaat dan tujuan penyalurannya. Hibah umumnya diberikan kepada lembaga atau organisasi, sedangkan bansos lebih ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, baik hibah maupun bansos merupakan jenis belanja yang harus dianggarkan secara tepat dalam APBD, dikelola dengan mekanisme akuntansi yang benar, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang komprehensif terhadap definisi, ruang lingkup, dan regulasi yang mengatur keduanya menjadi fondasi utama yang perlu dikuasai oleh seluruh peserta Bimtek Hibah Daerah 2026.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah dirancang untuk mencapai berbagai tujuan strategis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peserta dan instansi yang diwakilinya. Berikut adalah tujuan dan manfaat utama yang dapat diperoleh:
Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur
Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur pemerintah daerah yang menangani pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Peserta akan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang regulasi terbaru, prosedur penganggaran, mekanisme penyaluran, serta teknik pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Pemenuhan Kepatuhan Regulasi dan Perundang-undangan
Regulasi terkait hibah dan bansos senantiasa mengalami perkembangan dan pembaruan seiring dengan dinamika kebijakan pemerintah pusat. Melalui Training Administrasi Hibah Pemerintah Daerah ini, peserta akan mendapatkan pembaruan informasi terkini mengenai peraturan-peraturan baru yang wajib diterapkan dalam pengelolaan hibah dan bansos, sehingga instansi dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan terhindar dari potensi temuan audit.
Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Publik
Salah satu manfaat terpenting dari bimbingan teknis ini adalah penguatan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Peserta akan dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya dokumentasi yang lengkap, mekanisme verifikasi dan validasi penerima manfaat, serta cara pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Efektivitas Program
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah ini memberikan manfaat berupa peningkatan kemampuan peserta dalam merencanakan, mengalokasikan, dan memonitor anggaran hibah dan bansos secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran program, sekaligus memastikan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara.
Pencegahan Penyimpangan dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal
Manfaat krusial lainnya adalah peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Peserta akan mempelajari berbagai modus penyimpangan yang kerap terjadi dalam pengelolaan hibah dan bansos, serta cara-cara pencegahannya melalui penerapan prosedur dan mekanisme pengawasan yang tepat, sehingga program hibah dan bansos dapat berjalan bersih dan sesuai tujuan.
Materi Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Terbaru 2026-2027
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah Terbaru 2026 menyajikan kurikulum yang komprehensif dan mutakhir, mencakup seluruh aspek teknis dan regulasi yang relevan. Berikut adalah materi-materi unggulan yang akan dibahas secara mendalam:
Regulasi dan Kebijakan Terbaru Pengelolaan Hibah dan Bansos
Materi Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah ini membahas secara menyeluruh kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan hibah dan bantuan sosial daerah, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang relevan, serta peraturan daerah pendukungnya. Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang perubahan-perubahan regulasi terkini yang berdampak pada mekanisme pengelolaan hibah dan bansos di daerah.
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Hibah dalam APBD
Peserta akan mempelajari prosedur perencanaan hibah yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, seleksi calon penerima hibah, penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), hingga mekanisme penganggarannya dalam APBD. Materi ini juga mencakup teknik penyusunan proposal hibah yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku.
Prosedur Verifikasi dan Validasi Penerima Bansos
Materi ini mengupas tuntas prosedur verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial sebagai tahap kritis dalam memastikan ketepatan sasaran. Peserta akan mempelajari cara menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), metode verifikasi lapangan, serta mekanisme pemutakhiran data penerima manfaat yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos
Materi ini membahas prosedur teknis pencairan dana hibah dari rekening kas umum daerah (RKUD) kepada penerima, termasuk persyaratan dokumen yang diperlukan, mekanisme pengujian tagihan, serta prosedur penyaluran bansos baik secara tunai maupun non-tunai. Peserta juga akan mendapatkan pemahaman mengenai penyaluran bansos melalui rekening bank, e-wallet, dan berbagai metode non-tunai lainnya.
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dan Bansos
Peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku untuk pencatatan hibah dan bansos, termasuk jurnal-jurnal akuntansi yang digunakan, perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis hibah (uang, barang, jasa), serta teknik penyusunan laporan keuangan yang menyajikan informasi hibah dan bansos secara akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penggunaan Hibah
Materi ini membahas kewajiban pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, termasuk format laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, batas waktu pelaporan, dokumen pendukung yang diperlukan, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi. Peserta juga akan mempelajari mekanisme pengembalian sisa dana hibah yang tidak digunakan.
Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Hibah dan Bansos
Materi pengawasan mencakup pembahasan tentang peran dan fungsi berbagai lembaga pengawas, termasuk Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP dalam mengawasi pengelolaan hibah dan bansos. Peserta akan mempelajari cara melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta teknik-teknik pemantauan yang efektif untuk memastikan dana hibah dan bansos digunakan sesuai peruntukannya.
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan
Peserta akan memahami mekanisme penanganan pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan hibah dan bansos, termasuk prosedur investigasi, tindak lanjut pengaduan, serta cara penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program. Materi ini juga membahas pentingnya keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat.
Sistem Informasi dan Digitalisasi Pengelolaan Hibah dan Bansos
Seiring dengan transformasi digital di sektor pemerintahan, materi ini membahas pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan hibah dan bansos. Peserta akan mengenal berbagai platform digital yang digunakan pemerintah, termasuk SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi, serta cara memanfaatkan data analytics untuk meningkatkan efektivitas program.
Studi Kasus dan Praktik Terbaik Pengelolaan Hibah dan Bansos
Materi penutup menyajikan berbagai studi kasus nyata terkait permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan hibah dan bansos daerah, termasuk kasus-kasus yang menjadi temuan audit dan bagaimana cara mengatasinya. Peserta juga akan mendapatkan paparan tentang praktik terbaik dari daerah-daerah yang berhasil mengelola hibah dan bansos secara optimal sebagai inspirasi dan referensi implementasi.
Siapa yang Membutuhkan Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial?
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sangat relevan dan dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam siklus pengelolaan hibah dan bansos daerah. Berikut adalah kelompok-kelompok yang sangat disarankan untuk mengikuti bimbingan teknis ini:
Kepala SKPD/OPD dan Pejabat Struktural yang membidangi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keuangan daerah, karena mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan hibah dan bansos.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Bendahara Pengeluaran yang secara langsung menangani administrasi dan pencairan dana hibah maupun bansos.
Staf dan Pelaksana Teknis di bidang sosial, keuangan, dan perencanaan yang terlibat dalam proses verifikasi, validasi, penyaluran, serta pelaporan hibah dan bantuan sosial.
Anggota DPRD, khususnya yang tergabung dalam Komisi yang membidangi urusan sosial dan keuangan daerah, sebagai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan hibah dan bansos.
Inspektur dan Auditor Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan intern atas pengelolaan hibah dan bansos di lingkungan pemerintah daerah.
Pengurus dan Pengelola Lembaga/Organisasi penerima hibah daerah, termasuk yayasan, LSM, ormas, dan lembaga lainnya yang membutuhkan pemahaman tentang kewajiban pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Seputar Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bansos
Apa perbedaan antara hibah dan bantuan sosial dalam konteks keuangan daerah?
Hibah adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada lembaga, organisasi, atau pemerintah lainnya yang bersifat tidak mengikat dan ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan bantuan sosial merupakan pemberian langsung kepada individu atau keluarga yang rentan secara sosial-ekonomi dengan tujuan perlindungan sosial. Perbedaan mendasarnya terletak pada penerima manfaat, tujuan, mekanisme penyaluran, serta regulasi yang mengaturnya. Pemahaman tentang perbedaan ini menjadi dasar utama dalam Training Administrasi Hibah Pemerintah Daerah.
Apa saja dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan hibah daerah?
Persyaratan dokumen pengajuan hibah daerah secara umum meliputi: proposal pengajuan hibah yang memuat latar belakang, tujuan, rencana penggunaan dana, dan rencana anggaran biaya; dokumen legalitas lembaga (akta pendirian, SK Menkumham, NPWP); laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun sebelumnya (jika ada); serta surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Persyaratan lengkap dan terkini dibahas secara mendalam dalam Bimtek Hibah Daerah 2026.
Bagaimana cara memastikan penyaluran bansos tepat sasaran?
Ketepatan sasaran bansos dapat dijamin melalui beberapa mekanisme, antara lain: penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos sebagai basis data penerima; pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan oleh petugas yang berwenang; penerapan sistem penyaluran non-tunai yang lebih akuntabel; serta pelibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data penerima. Teknis pelaksanaan ketepatan sasaran ini dibahas secara menyeluruh dalam Pelatihan Pengelolaan Bantuan Sosial.
Apa konsekuensi hukum jika penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban?
Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dapat menghadapi beberapa konsekuensi, di antaranya: tidak dapat mengajukan permohonan hibah pada tahun-tahun berikutnya; dilakukan penagihan pengembalian seluruh dana hibah yang telah diterima; berpotensi dilaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur penyalahgunaan dana; serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan daerah yang berlaku. Aspek hukum ini merupakan salah satu materi penting dalam Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.
Mengapa Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial perlu diikuti secara rutin?
Bimtek ini perlu diikuti secara rutin karena regulasi yang mengatur pengelolaan hibah dan bansos terus mengalami pembaruan seiring perkembangan kebijakan pemerintah. Selain itu, dinamika permasalahan di lapangan terus berkembang sehingga diperlukan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Dengan mengikuti Bimtek Bansos Terbaru 2026 dan program bimbingan teknis serupa secara reguler, aparatur pemerintah daerah dapat memastikan bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan regulasi terkini, mampu menerapkan praktik terbaik, serta dapat mencegah terjadinya kesalahan yang berpotensi merugikan keuangan daerah maupun masyarakat.
Penutup
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial merupakan investasi strategis yang sangat berharga bagi setiap pemerintah daerah yang ingin memastikan pengelolaan dana hibah dan bansos berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengikuti bimbingan teknis yang komprehensif dan relevan ini, aparatur pemerintah daerah, pengelola keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait akan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.
Melalui penguasaan materi yang mendalam mulai dari regulasi terbaru, mekanisme administrasi, prosedur pertanggungjawaban, hingga sistem pengawasan peserta bimtek akan mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, program hibah dan bantuan sosial daerah dapat benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasarannya.
Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah Terbaru 2026-2027
Sehubungan dengan upaya peningkatan pemahaman, kapasitas, serta kapabilitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor Swasta dalam mendukung pembangunan dan tata kelola kelembagaan, kami dari RAR SMART SOLUTION mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Daerah Terbaru 2026-2027.
Metodologi Pelatihan
Bimtek ini akan dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran aktif dan interaktif, yang meliputi:
Pemaparan materi oleh narasumber
Diskusi kelompok dan sesi tanya jawab
Simulasi dan studi kasus
Analisis praktik terbaik (benchmarking)
Komposisi pembelajaran disusun dengan pendekatan sebagai berikut:
40% Studi kasus dan brainstorming antara narasumber dengan peserta
Narasumber dan Instruktur
Kegiatan ini akan dipandu oleh para akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang telah berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidangnya dan memiliki sertifikasi nasional maupun internasional.
Pilihan Pelaksanaan Bimtek
Pelatihan dapat diikuti melalui beberapa opsi berikut:
Kelas Tatap Muka (Offline) di Hotel
Kelas Daring via Zoom Meeting
In-House Training (dilaksanakan di instansi peserta)
Lokasi Pelatihan
Kegiatan ini diselenggarakan secara bergilir di kota-kota besar di Indonesia, antara lain: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, Medan, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Sorong, Palu, Semarang, Lampung, Palembang, Padang, serta kota besar lainnya. Permintaan lokasi khusus dapat dikoordinasikan bersama tim pelaksana.
Tata Cara Pendaftaran:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026 untuk Penguatan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026 menjadi isu strategis bagi organisasi sektor publik di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan capaian kinerja yang terukur. Pemerintah daerah tidak lagi dinilai semata dari serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan.
Dalam praktiknya, berbagai tantangan masih muncul, mulai dari keterbatasan pemahaman konseptual tentang anggaran berbasis kinerja, inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Perubahan regulasi, standar pelaporan, serta percepatan transformasi digital turut menambah kompleksitas pengelolaan keuangan daerah.
Pelatihan dan penguatan kompetensi aparatur menjadi pendekatan strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Pelatihan tidak diposisikan sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai proses sistematis untuk membangun kapasitas perencana, pengelola anggaran, dan pengambil keputusan. Relevansi tahun 2026 semakin kuat seiring dorongan penguatan performance-based budgeting, integrasi sistem informasi, serta kebutuhan SDM pemerintah daerah yang adaptif dan profesional.
Tantangan Implementasi Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja di Tahun 2026
Implementasi perencanaan dan monitoring APBD berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah menghadapi tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Di banyak daerah, perencanaan masih berorientasi pada kepatuhan administratif, sementara aspek kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran. Hal ini berdampak pada lemahnya keterkaitan antara tujuan pembangunan, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya.
Dari sisi kompetensi, aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran sering kali memiliki latar belakang dan pemahaman yang beragam. Ketidaksamaan pemahaman mengenai indikator kinerja, logika program, serta metode evaluasi menyebabkan dokumen perencanaan sulit dijadikan alat kendali kinerja. Selain itu, keterbatasan kemampuan analisis data dan pemanfaatan sistem digital memperbesar risiko ketidaktepatan pengambilan keputusan.
Tantangan lain muncul pada tahap monitoring dan evaluasi. Proses pemantauan kinerja program dan kegiatan belum sepenuhnya terintegrasi dengan siklus anggaran. Laporan kinerja kerap disusun sebagai kewajiban formal, bukan sebagai instrumen pembelajaran organisasi. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko yang muncul tidak hanya pada rendahnya kinerja organisasi, tetapi juga pada menurunnya kualitas layanan publik dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Dalam konteks bisnis dan organisasi non-pemerintah, tantangan serupa juga terjadi ketika perencanaan keuangan tidak dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas. Tanpa sistem monitoring yang efektif, efisiensi dan daya saing organisasi akan sulit ditingkatkan secara berkelanjutan.
Peran Strategis Pelatihan dalam Peningkatan Kompetensi dan Kinerja SDM
Pelatihan perencanaan dan monitoring APBD berbasis kinerja memiliki peran penting dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai tata kelola keuangan modern. Secara garis besar, pelatihan membekali peserta dengan konsep dasar anggaran berbasis kinerja, penyusunan indikator yang relevan, serta teknik monitoring dan evaluasi yang selaras dengan tujuan organisasi.
Manfaat jangka pendek dari pelatihan ini antara lain meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, memahami keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja, serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Peserta juga didorong untuk memahami peran masing-masing unit kerja dalam siklus perencanaan dan penganggaran.
Dalam jangka menengah, pelatihan berkontribusi pada penguatan tata kelola dan budaya kinerja di organisasi. Bagi ASN dan pemerintah daerah, hal ini mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sementara bagi organisasi non-ASN atau sektor swasta, pendekatan berbasis kinerja membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan ketepatan strategi bisnis.
Pelatihan yang dirancang secara profesional juga mendorong terjadinya transfer pengetahuan dan praktik baik antar peserta. Dengan demikian, pelatihan berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif yang relevan dengan tantangan nyata di lapangan, bukan sekadar penyampaian materi teoritis.
Urgensi Penguatan Kapasitas di Tengah Arah Kebijakan dan Tren 2026
Tahun 2026 diproyeksikan sebagai periode penguatan konsistensi kebijakan fiskal dan kinerja organisasi sektor publik. Arah kebijakan nasional menekankan pentingnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sebagai satu kesatuan siklus manajemen. Pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif terhadap regulasi terbaru serta praktik tata kelola yang transparan dan berbasis data.
Transformasi digital turut memengaruhi cara perencanaan dan monitoring dilakukan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dashboard kinerja, dan analitik data menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan. Tanpa kesiapan SDM yang memadai, teknologi justru berpotensi menjadi beban baru dalam proses pengelolaan anggaran.
Secara konseptual, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan prioritas dan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan. Pemahaman yang baik mengenai konsep APBD dan anggaran berbasis kinerja dapat dirujuk secara umum melalui sumber tepercaya seperti Wikipedia, namun implementasinya memerlukan kapasitas teknis dan manajerial yang terus diperbarui.
Urgensi mengikuti pelatihan pada tahun 2026 tidak hanya terkait kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kesiapan organisasi dalam menghadapi tuntutan masa depan. Penguatan kompetensi SDM menjadi fondasi untuk menciptakan organisasi yang responsif, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan memahami konteks, tantangan, dan urgensi tersebut, instansi dan organisasi dapat menilai kebutuhan penguatan kompetensi secara lebih tepat dan memastikan bahwa perencanaan serta monitoring kinerja berjalan selaras dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.
Tujuan Bimtek Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Berdasarkan tantangan tata kelola dan kebutuhan pengembangan kompetensi yang telah diuraikan sebelumnya, pelatihan ini dirancang dengan tujuan yang terstruktur dan terukur untuk mendukung peningkatan kapasitas profesional peserta secara berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tuntutan kinerja, akuntabilitas, dan regulasi pemerintah daerah tahun 2026.
Memperkuat pemahaman konseptual tentang perencanaan dan monitoring APBD berbasis kinerja. Peserta memahami prinsip, kerangka kerja, dan posisi APBD sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi hasil.
Mengembangkan kemampuan menyusun indikator kinerja yang terukur dan relevan. Indikator dirancang selaras dengan tujuan program, sasaran pembangunan, dan dokumen perencanaan daerah.
Meningkatkan kapasitas analisis keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Peserta mampu membaca konsistensi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD secara lebih sistematis.
Membekali peserta dengan pemahaman mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Proses pemantauan diposisikan sebagai alat kendali dan pembelajaran organisasi.
Mendorong penerapan prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Selaras dengan praktik anggaran berbasis kinerja sebagaimana dijelaskan dalam referensi umum Wikipedia.
Meningkatkan kemampuan membaca dan memanfaatkan laporan kinerja secara kritis. Peserta memahami fungsi laporan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Mengembangkan sudut pandang strategis dalam pengambilan keputusan anggaran. Keputusan didasarkan pada data kinerja, risiko program, dan prioritas pembangunan daerah.
Menyelaraskan peran dan fungsi unit kerja dalam siklus pengelolaan APBD. Mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan monitoring.
Menyiapkan peserta menghadapi tuntutan pengelolaan APBD berbasis kinerja tahun 2026. Termasuk adaptasi terhadap transformasi digital dan dinamika regulasi.
Untuk mencapai sembilan tujuan tersebut, materi pelatihan disusun secara sistematis dan aplikatif agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan perencanaan dan monitoring kinerja secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan tahun 2026.
Materi Bimtek Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Berdasarkan sembilan tujuan strategis tersebut, materi pelatihan dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis yang relevan dengan konteks kerja peserta, tantangan tata kelola keuangan daerah, serta tuntutan perencanaan dan monitoring kinerja di tahun 2026.
Konsep Dasar APBD Berbasis Kinerja dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah
Materi ini membahas posisi APBD sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi hasil. Peserta diajak memahami perbedaan pendekatan tradisional dan berbasis kinerja, termasuk implikasinya terhadap akuntabilitas dan kinerja organisasi.
Prinsip anggaran berbasis kinerja
Peran APBD dalam pencapaian sasaran pembangunan
Contoh penerapan di pemerintah daerah
Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras dengan Kinerja
Pembahasan fokus pada keterkaitan RPJMD, RKPD, dan APBD agar perencanaan tidak terfragmentasi. Peserta mempelajari pendekatan penyelarasan tujuan, program, dan indikator kinerja.
Logika perencanaan berbasis hasil
Pemetaan tujuan dan indikator
Studi kasus inkonsistensi dokumen
Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2026
Materi ini menekankan teknik penyusunan indikator yang spesifik, terukur, dan relevan. Peserta berlatih mengidentifikasi indikator output dan outcome yang dapat dimonitor secara efektif.
Kriteria indikator kinerja
Kesalahan umum dalam penyusunan indikator
Simulasi perumusan indikator
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja 2026
Peserta mempelajari cara menghubungkan perencanaan dengan alokasi anggaran agar setiap rupiah memiliki justifikasi kinerja yang jelas.
Keterkaitan program dan anggaran
Prioritisasi berbasis kinerja
Contoh integrasi di perangkat daerah
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran
Materi membahas konsep monitoring sebagai alat kendali manajemen, bukan sekadar pelaporan administratif.
Siklus monitoring dan evaluasi
Peran data kinerja
Contoh dashboard kinerja
Penyusunan dan Pemanfaatan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Peserta memahami fungsi laporan kinerja sebagai dasar evaluasi kebijakan dan perbaikan berkelanjutan.
Struktur laporan kinerja
Analisis capaian dan deviasi
Studi kasus pemanfaatan laporan
Manajemen Risiko dalam Perencanaan dan Monitoring APBD
Materi ini memperkenalkan pendekatan identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengelolaan program dan anggaran.
Jenis risiko perencanaan
Analisis risiko program
Simulasi mitigasi risiko
Transformasi Digital dalam Monitoring Kinerja Anggaran
Peserta dikenalkan pada pemanfaatan sistem informasi dan data digital untuk meningkatkan efektivitas monitoring.
Sistem informasi keuangan daerah
Pemanfaatan data kinerja
Contoh praktik digital monitoring
Peran Aparatur dalam Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah
Materi ini menegaskan peran strategis ASN dalam menjaga akuntabilitas dan konsistensi kebijakan.
Peran lintas unit kerja
Koordinasi dan komunikasi kinerja
Contoh praktik kolaboratif
Studi Kasus Implementasi APBD Berbasis Kinerja
Peserta menganalisis studi kasus sederhana untuk mengaitkan konsep dengan praktik nyata di lapangan.
Analisis kasus terpilih
Diskusi solusi alternatif
Pembelajaran dari praktik baik
Arah Kebijakan dan Praktik Pengelolaan APBD Tahun 2026
Materi penutup mengulas tren kebijakan dan praktik pengelolaan APBD, dengan rujukan konsep umum APBD dari Wikipedia.
Arah kebijakan nasional
Implikasi bagi pemerintah daerah
Kesiapan organisasi
Rangkaian materi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal strategis bagi peserta dalam memperkuat kompetensi profesional secara terarah, meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring kinerja, serta mendukung pencapaian tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan sesuai tuntutan tahun 2026.
Hasil Konkret dan Manfaat Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026
Meningkatkan kejelasan pemahaman peserta terhadap keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Memperkuat kemampuan aparatur dalam menyusun indikator kinerja yang relevan dan dapat dimonitor secara objektif.
Memastikan proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran berjalan lebih sistematis dan terarah.
Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Mendukung pengambilan keputusan anggaran yang lebih berbasis data dan capaian kinerja.
Mempermudah koordinasi lintas unit kerja dalam siklus perencanaan dan pengelolaan APBD.
Memperjelas peran dan tanggung jawab aparatur dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Menyelaraskan kesiapan SDM pemerintah daerah dengan arah kebijakan dan tuntutan kinerja tahun 2026.
Berdasarkan hasil evaluasi internal pelaksanaan program sebelumnya, mayoritas peserta menyatakan terjadi peningkatan pemahaman, ketepatan pengambilan keputusan, serta kesiapan implementasi kebijakan setelah mengikuti pelatihan ini.
Pelatihan ini dirancang untuk memastikan peserta siap menerapkan kompetensi secara profesional dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja organisasi di tahun 2026.
Profil Narasumber dan Kompetensi Instruktur Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Praktisi Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Narasumber merupakan praktisi aktif yang berpengalaman mendampingi instansi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan penguatan tata kelola berbasis kinerja secara berkelanjutan.
Konsultan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Instruktur berfokus pada pengembangan sistem manajemen kinerja, evaluasi program, serta penyelarasan perencanaan dan penganggaran di lingkungan sektor publik.
Analis Program, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah
Narasumber bersertifikat yang berpengalaman dalam analisis kinerja, penyusunan indikator, serta pemanfaatan data monitoring untuk perbaikan kebijakan.
Akademisi Terapan Bidang Administrasi Publik
Akademisi dengan latar belakang administrasi publik yang berfokus pada pengembangan kapasitas aparatur dan penerapan konsep kebijakan secara aplikatif.
Praktisi Digitalisasi Sistem Pemerintahan
Instruktur berpengalaman dalam implementasi sistem informasi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung monitoring kinerja dan tata kelola keuangan.
Praktisi Pengembangan SDM Sektor Publik
Narasumber yang berfokus pada penguatan kompetensi aparatur melalui pelatihan profesional dan pengembangan kapasitas berkelanjutan.
Konsultan Kepatuhan Regulasi dan Standar Kerja
Praktisi bersertifikat yang berpengalaman mendampingi instansi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan kinerja.
Seluruh narasumber merupakan praktisi dan instruktur bersertifikat BNSP yang berpengalaman mendampingi instansi pemerintah dan organisasi publik dalam program pengembangan kompetensi berkelanjutan.
Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pembelajaran langsung dari narasumber bersertifikat dan berpengalaman yang memahami kebutuhan serta tantangan nyata organisasi sektor publik di tahun 2026.
Durasi dan Metode Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026 diselenggarakan dengan durasi yang terstruktur dan proporsional untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, mengombinasikan pemahaman konseptual, praktik terarah, simulasi kasus, serta evaluasi hasil pembelajaran bagi peserta di lingkungan ASN dan pemerintah daerah.
Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari (total 16 JP), dengan ketentuan 1 JP setara 50 menit. Struktur waktu dirancang seimbang antara penyampaian materi, praktik, simulasi, dan evaluasi agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
Hari Pertama (08.00–16.00): Fokus pada penyampaian materi inti, regulasi terkait, serta praktik terarah untuk memperkuat pemahaman konseptual peserta.
Hari Kedua (08.00–16.00): Difokuskan pada simulasi kasus sesuai konteks unit kerja, diskusi implementasi, serta evaluasi hasil pembelajaran.
Metode Pelaksanaan:
Tatap Muka (Luring): Pembelajaran dilakukan secara langsung melalui diskusi kelompok, simulasi, dan interaksi intensif dengan instruktur bersertifikat.
Daring (Online): Dilaksanakan melalui platform resmi seperti Zoom atau Microsoft Teams, dengan pendekatan interaktif, studi kasus, dan diskusi terstruktur.
Hybrid: Kombinasi daring dan luring untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran, di mana materi konseptual disampaikan secara online dan praktik dilakukan secara tatap muka.
Kebutuhan peserta: ruang pelatihan (untuk luring) atau platform online resmi, perangkat laptop atau komputer, koneksi internet yang stabil, serta perangkat audio yang mendukung kualitas pembelajaran.
Output dan Hasil Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Memperoleh sertifikat pelatihan sesuai ketentuan jam pelajaran sebagai bukti partisipasi dan pengembangan kompetensi.
Memahami dan mampu menerapkan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja secara sistematis sesuai regulasi dan kebutuhan organisasi.
Meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data serta studi kasus kontekstual.
Menguasai pendekatan dan tools pendukung yang relevan dengan proses kerja di lingkungan ASN dan pemerintah daerah.
Memiliki kerangka kerja implementatif yang dapat diterapkan secara bertahap di unit kerja masing-masing.
Membangun jejaring profesional lintas instansi untuk mendukung kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik.
Dengan output tersebut, peserta diharapkan siap menerapkan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja secara praktis, konsisten, dan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing pada tahun 2026.
Kesimpulan Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perencanaan dan pengendalian anggaran yang selaras dengan kebijakan nasional. Pendekatan berbasis kinerja membantu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.
Melalui pembahasan konseptual dan praktik terarah, peserta diharapkan mampu menerapkan hasil pembelajaran secara kontekstual di unit kerja masing-masing. Hal ini mendukung penguatan kapasitas ASN dan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Daftar Kota Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026
Pelatihan ini dapat diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia untuk mendukung akses nasional bagi ASN dan pemerintah daerah. Lokasi pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kebijakan wilayah masing-masing.
Jakarta – pusat kebijakan dan koordinasi nasional
Bandung – penguatan perencanaan dan evaluasi kinerja
Surabaya – pengelolaan anggaran daerah perkotaan
Semarang – sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Yogyakarta – peningkatan kapasitas SDM aparatur
Medan – tata kelola keuangan pemerintah daerah
Palembang – penguatan monitoring program daerah
Makassar – perencanaan anggaran kawasan timur
Balikpapan – pengelolaan APBD berbasis kinerja
Banjarmasin – evaluasi dan pengendalian anggaran
Denpasar – integrasi perencanaan dan kebijakan daerah
Saatnya mendorong transformasi kinerja dan tata kelola melalui penguatan kompetensi serta kapabilitas SDM di lingkungan instansi, lembaga, kantor, maupun perusahaan — melalui program pelatihan yang dirancang tepat sasaran. Bimtek Perencanaan dan Monitoring APBD Berbasis Kinerja 2026 – Strategis dan Efektif untuk Pemerintah Daerah dari RAR SMART SOLUTION hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan nyata instansi pemerintah maupun sektor korporasi.
Disusun selaras dengan regulasi terbaru dan dipandu oleh narasumber berpengalaman, pelatihan ini dirancang dengan metode aplikatif sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan di lapangan. Peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam budaya kerja, tata kelola, dan profesionalisme organisasi.
Bukan sekadar pelatihan, melainkan momentum transformasi kelembagaan. Bersama RAR SMART SOLUTION, setiap program adalah investasi strategis untuk membangun SDM adaptif dan sistem kerja akuntabel, sekaligus pijakan menuju organisasi yang lebih kokoh, profesional, transparan, dan berdaya saing — bersama mitra nasional terpercaya dalam peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur maupun tenaga korporasi.
Tata Cara Pendaftaran Peserta:
Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke admin kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta.
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Transformasi tata kelola pemerintahan daerah saat ini menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk mampu bekerja secara adaptif, terintegrasi, dan berbasis sistem digital. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mendukung transformasi tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui SIPD, seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dan kinerja daerah disatukan dalam satu platform nasional.
Namun, penerapan SIPD tidak hanya soal ketersediaan aplikasi. Tantangan terbesar justru terletak pada kapasitas aparatur daerah dalam memahami regulasi, alur kerja sistem, serta keterkaitan antar modul di dalam SIPD. Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah melalui SIPD menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah agar implementasi SIPD berjalan optimal, akurat, dan sesuai ketentuan.
Bimbingan Teknis Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Konsep dan Urgensi Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah
Peningkatan kapasitas aparatur daerah merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ASN agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, kapasitas tersebut harus selaras dengan perkembangan regulasi dan teknologi informasi.
Beberapa faktor yang menjadikan peningkatan kapasitas aparatur daerah sebagai kebutuhan mendesak antara lain:
Perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang dinamis
Penerapan sistem terintegrasi nasional seperti SIPD
Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik
Penguatan peran ASN dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Tanpa peningkatan kapasitas yang terstruktur, risiko kesalahan input data, ketidaksinkronan dokumen, hingga temuan audit akan semakin besar.
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Sebagai Tulang Punggung Tata Kelola Daerah
SIPD merupakan sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD mencakup beberapa modul utama yang saling terhubung dan membentuk satu siklus pemerintahan daerah yang utuh.
Modul utama dalam SIPD meliputi:
Informasi pembangunan daerah
Informasi keuangan daerah
Informasi pemerintahan daerah lainnya
Dalam praktiknya, SIPD digunakan oleh berbagai perangkat daerah seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat, serta OPD teknis lainnya. Oleh karena itu, pemahaman lintas fungsi menjadi kunci keberhasilan implementasi SIPD.
Peran Strategis Bimbingan Teknis SIPD bagi Aparatur Daerah
Bimbingan teknis SIPD tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga sebagai media penyelarasan pemahaman regulasi dan praktik kerja antar perangkat daerah.
Peran strategis bimbingan teknis SIPD antara lain:
Meningkatkan kompetensi teknis ASN dalam mengoperasikan SIPD
Menyamakan persepsi terhadap kebijakan dan regulasi terbaru
Mengurangi kesalahan administrasi dan teknis
Mendorong integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
Mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah
Bimtek yang dirancang dengan baik akan menghasilkan aparatur yang tidak hanya mampu menggunakan sistem, tetapi juga memahami substansi kebijakan di balik setiap proses.
Ruang Lingkup Program Bimbingan Teknis SIPD
Program bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui SIPD umumnya mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan. Ruang lingkup ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta.
Pemahaman Kebijakan dan Regulasi SIPD
Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai dasar hukum SIPD, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah, serta implikasi regulasi terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja.
Pengenalan Arsitektur dan Alur SIPD
Materi ini membahas struktur SIPD, hubungan antar modul, serta alur data dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Pemahaman ini penting agar peserta tidak bekerja secara parsial.
Praktik Penginputan dan Pengolahan Data
Peserta dilatih secara langsung dalam:
Penyusunan RPJMD, Renstra, dan Renja
Penyusunan RKA dan DPA melalui SIPD
Penatausahaan dan pelaporan keuangan
Integrasi data kinerja dan keuangan
Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
Bimtek juga mencakup strategi pemanfaatan SIPD sebagai alat monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data yang valid dan real time.
Contoh Kasus Nyata Implementasi SIPD di Pemerintah Daerah
Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebuah pemerintah kabupaten mengalami keterlambatan penetapan APBD karena perbedaan data program dan kegiatan antara Bappeda dan BPKAD.
Setelah dilakukan bimbingan teknis SIPD terpadu yang melibatkan seluruh OPD terkait, terjadi peningkatan signifikan dalam:
Keselarasan program dan kegiatan
Kecepatan proses penginputan data
Minimnya revisi dokumen anggaran
Penurunan catatan administratif dari APIP
Kasus ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis SIPD yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur daerah secara nyata.
Manfaat Bimbingan Teknis SIPD bagi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan bimbingan teknis SIPD memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi pemerintah daerah, antara lain:
Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
Efisiensi waktu dan biaya administrasi
Data pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi
Dukungan terhadap opini laporan keuangan yang lebih baik
Peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah
Manfaat tersebut akan semakin optimal apabila bimbingan teknis dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan sistem.
Tata Cara Pendaftaran:
Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia.
Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
Bagi Peserta Minimal 8 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Biaya Pelatihan
Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) /Peserta
Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) /Peserta
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Mengupas Tuntas Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025
Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi sesuai PERPRES No 46 Tahun 2025 : Panduan Terbaru 2025/2026
Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di sektor konstruksi, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah tahapan krusial yang menentukan keberhasilan dan akuntabilitas sebuah proyek. Kesalahan dalam proses ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat memicu masalah hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi terbaru menjadi sangat penting.
Pusat Edukasi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025. Bimtek ini adalah jawaban atas kebutuhan akan pembaruan pengetahuan seiring dengan disahkannya peraturan terbaru yang meregulasi pengadaan.
Apa Itu RAB dan HPS dalam Pengadaan Konstruksi?
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan rinci mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. RAB menjadi dasar untuk menyusun rencana keuangan proyek. Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah estimasi harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau kelompok kerja (Pokja) pengadaan sebagai acuan untuk mengevaluasi kewajaran harga penawaran.
Perpres No. 46 Tahun 2025 membawa beberapa perubahan signifikan dalam metodologi dan prosedur penyusunan kedua dokumen ini, yang mengharuskan para pelaku pengadaan untuk memperbarui pengetahuan mereka.
Tujuan Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi
Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi dirancang dengan tujuan utama:
Memahami Peraturan Terbaru: Peserta akan memahami secara mendalam poin-poin krusial dalam Perpres No. 46 Tahun 2025 yang berkaitan dengan penyusunan RAB dan HPS.
Meningkatkan Keterampilan Praktis: Peserta dibekali dengan metode praktis dan teknik perhitungan yang akurat untuk menyusun RAB dan HPS sesuai standar yang berlaku.
Mengidentifikasi dan Memitigasi Risiko: Mampu mengenali potensi kesalahan dan risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses penyusunan, sehingga dapat menghindarinya.
Menciptakan Praktisi Pengadaan yang Kompeten: Menghasilkan SDM yang mampu menyusun dokumen pengadaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi
Mengikuti Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi menawarkan berbagai manfaat nyata, di antaranya:
Kepatuhan Hukum: Memastikan setiap langkah penyusunan RAB dan HPS sesuai dengan regulasi terbaru, meminimalisir risiko sanksi hukum.
Efisiensi Anggaran: Mampu menyusun HPS yang lebih akurat dan wajar, mencegah pemborosan anggaran atau proyek mangkrak.
Peningkatan Kualitas Proyek: Perencanaan biaya yang matang sejak awal akan berkorelasi langsung dengan kualitas hasil konstruksi yang lebih baik.
Kredibilitas Profesional: Meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas di lingkungan kerja sebagai ahli pengadaan yang up-to-date dengan regulasi terkini.
Siapa Saja Target Peserta Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi?
Bimtek ini sangat relevan dan direkomendasikan untuk:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di unit pengadaan pemerintah
Kontraktor dan Konsultan di bidang konstruksi
Auditor Internal/Eksternal pemerintah
Siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi.
Materi Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi yang Komprehensif
Selama bimtek, Anda akan mendapatkan materi yang disusun secara sistematis dan aplikatif, mencakup:
Pendalaman Perpres No. 46 Tahun 2025: Fokus pada bab dan pasal yang mengatur penyusunan RAB dan HPS.
Metodologi Penyusunan RAB: Teknik perhitungan biaya, analisis harga satuan, dan komponen biaya lainnya.
Prosedur Penetapan HPS: Langkah-langkah strategis dalam menyusun HPS yang akuntabel dan transparan.
Studi Kasus dan Latihan Praktik: Analisis studi kasus nyata dan sesi latihan untuk mengasah kemampuan praktis.
Diskusi dan Tanya Jawab: Kesempatan berinteraksi langsung dengan narasumber ahli untuk memecahkan masalah.
Urgensi Mengikuti Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi
Dengan disahkannya Perpres No. 46 Tahun 2025, para praktisi pengadaan dihadapkan pada kewajiban untuk memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan prosedur kerja mereka. Mengabaikan perubahan ini sama dengan menempatkan diri pada risiko kesalahan yang berujung pada kerugian dan masalah hukum. Bimtek ini bukan sekadar pelatihan, tetapi sebuah investasi strategis untuk memastikan Anda tetap relevan, kompeten, dan terlindungi di tengah dinamika regulasi yang terus berubah.
Jangan tunda lagi! Pastikan Anda menjadi bagian dari perubahan positif dalam dunia pengadaan konstruksi. Ambil langkah proaktif untuk meningkatkan kompetensi Anda sekarang juga.
Ayo, segera daftar Bimtek Penyusunan RAB dan HPS bersama kami di RAR SMART SOLUTION! Kunjungi situs web kami atau hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut. Wujudkan pengadaan yang bersih, transparan, dan profesional bersama kami.
Metode Bimtek Penyusunan RAB dan HPS Pengadaan Konstruksi
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Narasumber:
Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Bimtek Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Plakat Instansi
Souvenir
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta (Name Tag/ID Card)
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah: Solusi Efektif Tingkatkan PAD. Pengelolaan piutang pajak daerah yang tidak terselesaikan dalam jangka panjang dapat menurunkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan menghambat pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penagihan, meningkatkan tata kelola fiskal, dan mengoptimalkan penerimaan pajak secara transparan, efektif, dan sesuai ketentuan terbaru. Pelatihan ini dirancang agar aparatur memahami proses penyelesaian piutang secara komprehensif dan profesional.
Apa Itu Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah adalah program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola, menagih, menilai, dan menyelesaikan piutang pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Piutang pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat atau badan usaha yang telah terutang namun belum dilunasi dalam batas waktu yang ditetapkan. Ketika penanganannya tidak optimal, hal ini dapat menurunkan efektivitas kebijakan pendapatan daerah.
Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai prosedur penyisihan, penghapusan, penagihan aktif, pemeriksaan pajak daerah, rekonsiliasi data, serta mekanisme penyelesaian piutang melalui pendekatan administratif maupun hukum. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan disiplin kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Berikut tujuan dan manfaat strategis mengikuti Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah:
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola piutang pajak. Membantu memahami seluruh alur penanganan piutang mulai dari pendataan hingga penyelesaiannya.
Memperkuat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penanganan piutang yang tepat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.
Meminimalkan risiko kehilangan potensi pendapatan. Penagihan aktif dan rekonsiliasi data membantu menghindari menumpuknya piutang tidak tertagih.
Meningkatkan kualitas basis data wajib pajak. Dengan data akurat, perencanaan pendapatan menjadi lebih realistis dan terukur.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai langkah penagihan yang sistematis membuat proses lebih tegas dan terukur.
Mendukung standarisasi pelaporan piutang. Pelatihan ini membantu daerah menyesuaikan laporan piutang pajak sesuai ketentuan akuntansi pemerintah.
Menyiapkan aparatur menghadapi temuan audit. Penanganan piutang yang tepat dapat mengurangi risiko temuan dari BPK atau Inspektorat.
Meningkatkan kapasitas penilaian, verifikasi, dan rekonsiliasi piutang. Aparatur memperoleh kompetensi dalam mengolah data piutang secara akurat dan efisien.
Materi Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Materi dalam Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah disusun menyeluruh untuk mendukung pemahaman aparatur dalam menangani piutang secara profesional. Materinya mencakup:
Definisi dan klasifikasi piutang pajak daerah.
Ketentuan hukum terkait pendapatan dan pajak daerah.
Mekanisme penilaian dan penetapan piutang pajak.
Penyusunan daftar piutang pajak dan rekonsiliasi data.
Teknik penagihan aktif dan pasif.
Mekanisme surat teguran, surat paksa, dan tindakan penagihan lainnya.
Proses penghapusan piutang (write-off) sesuai pedoman resmi.
Penyelesaian piutang melalui jalur administratif dan hukum.
Pengelolaan data wajib pajak berbasis teknologi informasi.
Identifikasi risiko dan pencegahan piutang bermasalah.
Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan piutang.
Setiap materi dirancang aplikatif sehingga peserta dapat memahami langkah-langkah praktis yang langsung diterapkan di unit kerja masing-masing.
Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini
Pelatihan ini ditujukan untuk aparatur pemerintah daerah yang berperan dalam administrasi, penagihan, dan pelaporan pendapatan. Peserta yang direkomendasikan mengikuti Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah antara lain:
Pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Petugas penagihan pajak dan retribusi daerah.
Auditor internal pemerintah (Inspektorat).
Pejabat pengelola keuangan daerah.
Staf perencanaan di OPD terkait pendapatan.
Aparatur yang menangani rekonsiliasi laporan keuangan daerah.
Tim penyusunan laporan PAD.
Aparatur pengelola basis data wajib pajak.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan keterampilan teknis dalam memperbaiki kualitas laporan piutang dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Narasumber dalam Pelatihan Ini
Pelatihan ini menghadirkan narasumber berpengalaman dari berbagai lembaga yang kompeten, seperti pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, akademisi perpajakan, serta praktisi pengelolaan pendapatan daerah.
Narasumber memiliki pengalaman panjang dalam penyusunan pedoman pemungutan, penagihan, dan penyelesaian piutang pajak daerah, termasuk penerapan sistem informasi perpajakan. Dengan kombinasi teori, regulasi, dan praktik lapangan, materi yang disampaikan menjadi komprehensif dan mudah diterapkan di masing-masing daerah.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah setiap piutang pajak daerah dapat langsung dihapuskan jika tidak tertagih? Tidak. Piutang pajak daerah hanya dapat dihapuskan setelah melalui proses verifikasi, analisis, dan keputusan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Penghapusan dilakukan apabila wajib pajak tidak dapat ditagih lagi berdasarkan ketentuan hukum atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
2. Mengapa rekonsiliasi data penting dalam penyelesaian piutang pajak daerah? Rekonsiliasi data memastikan akurasi antara data Bapenda, OPD terkait, dan laporan keuangan daerah. Tanpa rekonsiliasi, potensi selisih data dapat menghambat penagihan, menimbulkan temuan audit, dan menyebabkan laporan PAD menjadi tidak akurat.
Tingkatkan profesionalisme aparatur dalam mengelola pendapatan dan optimalkan penerimaan daerah melalui Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah bersama Platindo Pusat Pelatihan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat sistem penagihan, memperbaiki laporan piutang, serta meningkatkan akurasi data wajib pajak secara berkelanjutan.
Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari RAR SMART SOLUTION Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pelatihan Dengan Tema: Bimtek Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Metode
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Waktu Kegiatan:
Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember.
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog: Strategi Cerdas Tingkatkan Transparansi & Kinerja Pengadaan. Dalam era transformasi digital sektor publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah mengalami perubahan signifikan melalui pemanfaatan sistem e-katalog. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, tanpa kemampuan monitoring dan evaluasi yang memadai, potensi risiko seperti kesalahan transaksi, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga inefisiensi anggaran tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog menjadi kebutuhan penting bagi aparatur untuk memastikan setiap proses berjalan optimal dan sesuai regulasi.
Apa Itu Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog?
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah dalam mengelola, mengawasi, serta mengevaluasi transaksi pengadaan melalui sistem e-katalog.
E-katalog sendiri adalah platform digital resmi yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode yang lebih efisien dan transparan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat.
Melalui Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, peserta akan memahami bagaimana membaca data transaksi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta melakukan evaluasi berbasis indikator kinerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat maksimal bagi instansi.
Selain itu, pelatihan ini juga membantu peserta dalam memahami siklus pengadaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir, sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog
Mengikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog memberikan berbagai manfaat strategis bagi individu maupun organisasi.
Tujuan Pelatihan:
Meningkatkan pemahaman tentang sistem e-katalog dan regulasi pengadaan
Membekali peserta dengan teknik monitoring transaksi yang efektif
Mengembangkan kemampuan analisis data pengadaan
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
Mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan
Manfaat Pelatihan:
Peserta mampu melakukan monitoring transaksi secara real-time
Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data
Memperkuat sistem pengawasan internal
Mengoptimalkan penggunaan anggaran
Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Dengan mengikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, instansi dapat memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Materi yang Dibahas dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog
Materi dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif.
Beberapa materi utama yang dibahas meliputi:
Konsep dasar e-katalog dan regulasi pengadaan pemerintah
Proses dan alur transaksi dalam sistem e-katalog
Teknik monitoring transaksi berbasis sistem digital
Analisis data pengadaan dan interpretasi laporan
Identifikasi dan mitigasi risiko dalam transaksi
Evaluasi kinerja penyedia dan pengguna
Pengendalian internal dalam pengadaan
Audit dan pelaporan transaksi
Studi kasus implementasi monitoring dan evaluasi
Praktik langsung penggunaan tools monitoring
Melalui materi tersebut, peserta Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog akan mendapatkan kombinasi antara teori dan praktik yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog sangat relevan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, antara lain:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Auditor internal
Bendahara dan staf keuangan
Operator sistem e-katalog
Pengelola pengadaan barang dan jasa
Dengan mengikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, para peserta akan lebih siap dalam menghadapi tantangan pengadaan berbasis digital.
Narasumber dalam Pelatihan E Katalog Pemerintah
Kualitas pelatihan sangat ditentukan oleh kompetensi narasumber. Dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, narasumber umumnya berasal dari kalangan profesional yang berpengalaman, seperti:
Praktisi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Akademisi di bidang manajemen dan kebijakan publik
Auditor dan pengawas internal pemerintah
Konsultan e-procurement
Para narasumber tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga berbagi pengalaman praktis dan studi kasus nyata. Hal ini memberikan nilai tambah bagi peserta dalam memahami implementasi monitoring dan evaluasi secara langsung.
Urgensi Monitoring dan Evaluasi dalam Sistem E Katalog
Monitoring dan evaluasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan pengadaan berbasis digital. Tanpa monitoring, instansi tidak dapat mengetahui apakah transaksi berjalan sesuai prosedur. Tanpa evaluasi, instansi tidak dapat menilai efektivitas proses yang telah dilakukan.
Melalui Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, peserta akan memahami pentingnya kedua aspek ini dalam menciptakan sistem pengadaan yang akuntabel. Monitoring memungkinkan pengawasan secara real-time, sementara evaluasi membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
Strategi Monitoring Efektif dalam Transaksi E Katalog
Dalam praktiknya, monitoring transaksi e-katalog memerlukan pendekatan yang sistematis. Beberapa strategi yang dipelajari dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog antara lain:
Pemanfaatan dashboard monitoring berbasis data
Penetapan indikator kinerja utama (KPI)
Pengawasan berbasis risiko
Integrasi sistem pelaporan digital
Analisis tren transaksi
Strategi ini membantu instansi dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif secara cepat.
Peran Evaluasi dalam Peningkatan Kinerja Pengadaan
Evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan baik. Dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, peserta akan mempelajari teknik evaluasi yang objektif dan berbasis data.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti:
Kinerja penyedia barang dan jasa
Efisiensi penggunaan anggaran
Kepatuhan terhadap regulasi
Kualitas hasil pengadaan
Dengan evaluasi yang tepat, instansi dapat meningkatkan kualitas pengadaan secara berkelanjutan.
Implementasi Hasil Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Instansi
Setelah mengikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh.
Beberapa langkah implementasi yang dapat dilakukan antara lain:
Menyusun sistem monitoring internal
Mengembangkan SOP evaluasi transaksi
Meningkatkan transparansi laporan pengadaan
Memperkuat koordinasi antar unit kerja
Implementasi ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
FAQ (Pertanyaan Umum)
1. Apa yang akan dipelajari dalam Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog?
Peserta akan mempelajari teknik monitoring transaksi, analisis data, evaluasi kinerja pengadaan, serta pengendalian risiko dalam sistem e-katalog.
2. Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ini cocok untuk aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk PPK, auditor, dan operator e-katalog.
Tingkatkan kompetensi Anda dalam pengelolaan pengadaan digital sekarang juga dengan mengikuti Bimtek Monitoring dan Evaluasi Transaksi E Katalog. Jadilah bagian dari aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Segera daftarkan instansi Anda dan optimalkan kinerja pengadaan melalui pelatihan yang tepat.
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari RAR SMART SOLUTION Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:
Metode
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Waktu Kegiatan:
Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Juli sampai Desember 2026.
M. Reza, S.H
Bimbingan Teknis Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
