Bimtek Humas dan Protokol MC

Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah. Di era digital yang terus berkembang pesat ini, media sosial telah bertransformasi dari sekadar platform hiburan menjadi kanal komunikasi yang sangat powerful dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran media sosial telah merevolusi cara informasi disebarluaskan dan diterima, menciptakan lanskap komunikasi yang serba cepat, interaktif, dan partisipatif. Bagi pemerintah, fenomena ini menghadirkan baik peluang maupun tantangan yang signifikan. Peluangnya terletak pada kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun transparansi, mempercepat penyebaran informasi kebijakan, dan bahkan mengumpulkan masukan langsung dari masyarakat secara real-time.

Namun, tantangannya tidak kalah besar, mulai dari potensi penyebaran hoaks dan disinformasi, kebutuhan akan respons cepat terhadap isu-isu krusial, hingga keharusan untuk mempertahankan citra positif dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi. Menyadari dinamika tersebut, Pemerintah di berbagai tingkatan—mulai dari pusat hingga daerah—kini semakin gencar memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi strategis. Akun-akun resmi lembaga pemerintah, kementerian, dinas, hingga kepala daerah, mulai aktif berinteraksi dengan publik, menyebarkan informasi program, menyampaikan klarifikasi, dan bahkan menggelar sesi tanya jawab interaktif.

Pemanfaatan ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa informasi publik tersampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat luas. Transformasi ini menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas mengelola media sosial pemerintah untuk memiliki kompetensi yang mumpuni, tidak hanya dalam aspek teknis pengoperasian platform, tetapi juga dalam pemahaman strategi komunikasi, manajemen krisis, hingga etika berkomunikasi di ranah digital. Namun, kemampuan dalam mengelola media sosial pemerintah tidak bisa diasumsikan ada begitu saja pada setiap ASN. Terdapat kesenjangan kompetensi yang perlu dijembatani, terutama dalam hal pemahaman algoritma platform, strategi konten yang menarik, teknik analisis data, hingga penanganan komentar negatif atau krisis reputasi.

Tanpa kompetensi yang memadai, upaya pemerintah dalam berkomunikasi melalui media sosial dapat menjadi kurang efektif, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau memperburuk situasi tertentu. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelatihan yang komprehensif dan terstruktur menjadi sangat mendesak. Dalam konteks inilah, Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial Pemerintah hadir sebagai solusi krusial. Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah dirancang secara khusus untuk membekali para ASN dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam mengenai praktik terbaik dalam mengelola akun media sosial resmi pemerintah. Melalui Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah ini, diharapkan ASN dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi strategis, membangun citra positif lembaga, meningkatkan partisipasi publik, serta berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Definisi Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial Pemerintah adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta staf pemerintah lainnya yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai kanal komunikasi resmi lembaga. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengoperasian berbagai platform media sosial yang ada, melainkan juga mencakup pemahaman mendalam tentang strategi komunikasi digital, etika berkomunikasi di ranah daring, manajemen konten, analisis performa, hingga penanganan krisis dan isu disinformasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh pemerintah melalui media sosial dapat diterima dengan baik oleh publik, relevan, akurat, dan mampu membangun kepercayaan.

Lebar cakupan Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah ini memastikan bahwa peserta mendapatkan pemahaman holistik tentang ekosistem media sosial. Ini dimulai dari dasar-dasar memahami karakteristik unik setiap platform, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hingga TikTok, dan bagaimana mengadaptasi pesan sesuai dengan target audiens masing-masing. Lebih dari itu, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah juga mendalami prinsip-prinsip komunikasi publik yang efektif di ranah digital, termasuk bagaimana menciptakan narasi yang kuat, memanfaatkan visual yang menarik, dan menulis caption yang persuasif. Pendekatan ini memastikan bahwa peserta tidak hanya tahu “bagaimana cara memposting”, tetapi juga “apa yang harus diposting” dan “mengapa pesan itu penting”.

Selain aspek komunikasi dan konten, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah juga menitikberatkan pada pentingnya analisis data dan manajemen reputasi. Peserta akan diajarkan cara membaca metrik kinerja media sosial, seperti jangkauan, interaksi, dan sentimen publik, untuk mengukur efektivitas kampanye dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Aspek manajemen reputasi mencakup strategi menghadapi komentar negatif, mengelola krisis komunikasi, dan meluruskan informasi yang salah secara cepat dan tepat. Ini krusial bagi pemerintah untuk menjaga citra positif dan kredibilitas di mata masyarakat, terutama di tengah potensi penyebaran hoaks yang masif.

Singkatnya, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah adalah investasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat kapabilitas komunikasinya di era digital. Ini adalah upaya untuk mentransformasi para ASN menjadi komunikator digital yang handal, yang tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami dinamika sosial dan psikologis audiens di ranah daring. Dengan demikian, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang adaptif, responsif, dan transparan dalam berkomunikasi dengan rakyatnya.

Peran dan Pentingnya Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Peran Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah sangat fundamental dalam membentuk pemerintahan digital yang efektif dan responsif. Pertama, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah berperan sebagai peningkat kapasitas sumber daya manusia. Di tengah kecepatan perubahan teknologi digital, ASN harus terus memperbarui pengetahuannya. Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah membekali mereka dengan pengetahuan terkini tentang algoritma media sosial, fitur-fitur baru, dan tren komunikasi digital yang terus berkembang. Tanpa pelatihan semacam ini, ada risiko bahwa ASN akan tertinggal dan tidak mampu memanfaatkan potensi penuh media sosial untuk kepentingan publik. Mereka akan diajarkan bagaimana membuat konten yang sesuai dengan karakter masing-masing platform, mulai dari video pendek yang menarik di TikTok hingga infografis informatif di Instagram atau berita terkini di Twitter.

Kedua, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah sangat penting dalam memperkuat komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. Di era di mana masyarakat menuntut keterbukaan, media sosial menjadi alat vital untuk menyampaikan kebijakan, program, dan informasi penting lainnya secara langsung kepada publik. Melalui Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah, peserta akan diajarkan cara menyajikan informasi yang mudah dipahami, menghindari jargon, dan membangun narasi yang positif namun tetap faktual. Ini akan membantu pemerintah untuk membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Kemampuan untuk merespons pertanyaan dan masukan dari publik secara transparan juga menjadi fokus, menciptakan dialog dua arah yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah memainkan peran krusial dalam manajemen reputasi dan mitigasi krisis. Media sosial adalah pedang bermata dua; selain membawa manfaat, ia juga bisa menjadi medium penyebaran hoaks, disinformasi, dan kritik negatif yang cepat. Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah melatih ASN untuk mengidentifikasi potensi krisis, menyusun rencana respons yang efektif, dan memberikan klarifikasi yang cepat dan tepat untuk meredam isu negatif. Ini mencakup teknik pemantauan isu, analisis sentimen, dan strategi komunikasi krisis yang terukur. Kemampuan untuk mengelola reputasi secara proaktif di ranah digital sangat penting untuk menjaga citra positif lembaga dan mencegah kerusakan kredibilitas yang dapat berdampak luas.

Keempat, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah berperan dalam mendorong partisipasi publik dan pelayanan yang lebih baik. Dengan media sosial, pemerintah tidak hanya bisa menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan suara rakyat. Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah mengajarkan cara membuka kanal partisipasi, seperti survei daring, sesi tanya jawab, atau forum diskusi, untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai kanal pelayanan aduan dan pengaduan, dan Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah akan melatih ASN untuk merespons aduan tersebut secara profesional dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah dirancang dengan kurikulum yang komprehensif dan sistematis, mencakup berbagai aspek esensial dalam pengelolaan media sosial untuk kebutuhan pemerintah. Materi disajikan secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga strategi lanjutan, memastikan peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam dan praktis. Berikut adalah rincian materi yang umumnya dibahas:

1. Dasar-dasar Media Sosial untuk Pemerintah

• Pengenalan Ekosistem Media Sosial: Memahami berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan LinkedIn, serta karakteristik, kelebihan, dan target audiens masing-masing.
• Peran Media Sosial dalam Komunikasi Publik Pemerintah: Mengidentifikasi bagaimana media sosial dapat digunakan untuk diseminasi informasi, sosialisasi kebijakan, interaksi dengan publik, dan pengumpulan masukan.
• Etika dan Batasan Penggunaan Media Sosial bagi ASN: Pembahasan mengenai kode etik, privasi, dan peraturan yang relevan dalam penggunaan media sosial resmi pemerintah, termasuk batasan dalam penyebaran informasi dan tanggapan.

2. Strategi Konten dan Komunikasi Digital

• Perencanaan Konten Media Sosial: Mengembangkan kalender konten, menentukan tema, format (teks, gambar, video, infografis), dan jadwal posting yang efektif.
• Penulisan Konten yang Menarik dan Efektif: Teknik penulisan caption yang persuasif, penggunaan hashtag yang relevan, serta optimasi teks untuk daya tarik visual dan keterbacaan.
• Strategi Visual dan Multimedia: Memanfaatkan elemen visual seperti foto, video, dan desain grafis yang berkualitas untuk meningkatkan engajemen dan daya tarik konten.
• Interaksi dan Engagement: Strategi merespons komentar, pertanyaan, dan masukan dari publik secara profesional, serta membangun komunitas online yang positif.

3. Analisis Kinerja dan Pengukuran Efektivitas

• Metrik dan Indikator Kinerja Media Sosial: Memahami data analitik seperti jangkauan (reach), impresi (impressions), engajemen (engagement rate), klik (clicks), dan sentimen.
• Penggunaan Tools Analitik Media Sosial: Mempraktikkan penggunaan fitur analitik bawaan platform atau aplikasi pihak ketiga untuk mengukur performa konten dan kampanye.
• Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan kinerja media sosial dan mengidentifikasi area untuk perbaikan strategi di masa mendatang.

4. Manajemen Reputasi dan Krisis Komunikasi Digital

• Identifikasi dan Pemantauan Isu: Teknik memantau percakapan di media sosial untuk mendeteksi isu sensitif, potensi krisis, atau penyebaran hoaks.
• Strategi Penanganan Hoaks dan Disinformasi: Langkah-langkah cepat dan tepat dalam meluruskan informasi yang salah, memberikan klarifikasi resmi, dan mengedukasi publik.
• Manajemen Krisis Media Sosial: Mengembangkan protokol tanggap darurat, menyusun pesan kunci saat krisis, dan mengelola komunikasi untuk meminimalkan dampak negatif.
• Membangun Citra Positif Pemerintah: Strategi proaktif untuk membangun kepercayaan publik dan citra positif lembaga melalui konten yang informatif, inspiratif, dan responsif.

5. Aspek Teknis dan Best Practices

• Optimasi Profil dan Halaman Resmi: Memastikan profil dan halaman media sosial resmi pemerintah informatif, mudah ditemukan, dan sesuai standar.
• Manajemen Akun dan Keamanan: Praktik terbaik dalam mengelola akses akun, menjaga keamanan data, dan mencegah potensi peretasan.
• Tren dan Inovasi Media Sosial: Pembahasan mengenai tren terbaru, fitur-fitur baru, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah di masa depan.
• Studi Kasus: Analisis kasus sukses dan kegagalan dalam pengelolaan media sosial pemerintah dari berbagai lembaga untuk pembelajaran praktis.

Setiap modul dalam Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah ini tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus, diskusi interaktif, dan latihan praktis yang memungkinkan peserta untuk langsung mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Pendekatan ini memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola media sosial pemerintah secara efektif dan profesional.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah memiliki sejumlah tujuan strategis dan manfaat konkret yang sangat relevan bagi peningkatan kualitas komunikasi dan pelayanan publik di era digital. Tujuan dan manfaat ini saling berkaitan, membentuk sebuah siklus positif yang pada akhirnya akan memperkuat peran pemerintah di mata masyarakat.

Tujuan Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

1. Meningkatkan Kompetensi ASN dalam Pengelolaan Media Sosial: Tujuan utama Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah adalah membekali para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknis serta strategis yang mendalam tentang pengelolaan media sosial resmi pemerintah. Ini mencakup kemampuan membuat konten yang relevan, mengelola interaksi, hingga memahami algoritma platform terbaru.
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi Resmi: Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah bertujuan agar media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat pelengkap, tetapi sebagai saluran komunikasi utama yang efektif untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, dan pencapaian pemerintah secara langsung kepada publik.
3. Membangun Citra Positif dan Kredibilitas Lembaga Pemerintah: Melalui pengelolaan media sosial yang profesional, transparan, dan responsif, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah bertujuan untuk membantu pemerintah membangun dan mempertahankan citra positif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dan Interaksi Dua Arah: Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah dirancang untuk mendorong ASN agar dapat menciptakan ruang interaksi yang sehat di media sosial, memfasilitasi dialog konstruktif, dan mengumpulkan masukan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih relevan dengan kebutuhan publik.
5. Memperkuat Kapasitas dalam Penanganan Krisis dan Hoaks: Tujuan penting lainnya adalah membekali ASN dengan strategi dan teknik yang diperlukan untuk secara cepat dan efektif mengidentifikasi, merespons, dan mengelola krisis komunikasi serta meluruskan hoaks atau disinformasi yang beredar di media sosial.

Manfaat Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Komunikasi Publik: Dengan ASN yang kompeten, pesan pemerintah dapat disampaikan lebih cepat, tepat sasaran, dan menarik, mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan jangkauan informasi. Hal ini akan mengurangi biaya dan waktu yang sebelumnya mungkin terbuang karena strategi komunikasi yang tidak efektif.
2. Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan media sosial yang baik akan mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan akuntabel. Informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik, dan pemerintah dapat menunjukkan responsivitasnya terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Ini adalah fondasi penting bagi good governance.
3. Peningkatan Kepercayaan dan Reputasi Lembaga: Ketika pemerintah aktif berkomunikasi, responsif terhadap pertanyaan, dan mampu mengatasi isu negatif dengan baik di media sosial, kepercayaan publik akan meningkat. Reputasi lembaga akan terjaga dan bahkan meningkat, yang sangat krusial dalam membangun dukungan untuk kebijakan dan program pemerintah.
4. Optimalisasi Pelayanan Publik: Media sosial dapat menjadi kanal pelayanan publik yang efektif untuk menjawab pertanyaan, menerima aduan, atau memberikan informasi praktis. ASN yang terlatih akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, personal, dan efisien melalui platform ini, mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Melalui pemahaman analitik media sosial yang diajarkan dalam Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah, ASN dapat mengumpulkan data tentang sentimen publik, respons terhadap kebijakan, atau tren isu. Data ini sangat berharga bagi pimpinan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
6. Mitigasi Risiko Penyebaran Hoaks dan Disinformasi: Dengan strategi penanganan hoaks yang terstruktur, pemerintah dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya di tengah lautan informasi yang tidak akurat. Ini membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif disinformasi dan menjaga stabilitas sosial.
7. Membangun Relasi yang Lebih Kuat dengan Stakeholder: Media sosial memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi tidak hanya dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan berbagai stakeholder lain seperti media massa, organisasi masyarakat sipil, dan mitra kerja. Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah akan membantu ASN membangun strategi untuk memelihara hubungan baik ini melalui komunikasi digital yang terencana.

Secara keseluruhan, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan sebuah investasi strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terhubung dengan rakyatnya. Dengan ASN yang mumpuni di bidang media sosial, pemerintah akan semakin siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital dan mengoptimalkan setiap peluang yang ada.

Kesimpulan

Di tengah arus digitalisasi yang tak terhindarkan, media sosial telah menjadi arena vital bagi pemerintah untuk berinteraksi, menginformasikan, dan melayani masyarakat. Pemanfaatan platform ini secara optimal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban untuk memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Namun, potensi penuh media sosial hanya dapat diwujudkan apabila para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya dibekali dengan kompetensi yang memadai dan terkini. Di sinilah letak urgensi dan pentingnya Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah.

Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah adalah fondasi bagi pemerintah untuk membangun strategi komunikasi digital yang kuat. Program ini tidak hanya mengajarkan teknis pengoperasian platform, tetapi juga menyelami esensi komunikasi publik yang efektif, manajemen reputasi, analisis data, hingga penanganan krisis di ranah digital. Dengan materi yang terperinci dan sistematis, peserta akan diasah untuk mampu menciptakan konten yang relevan, berinteraksi secara profesional, mengukur dampak komunikasi, dan merespons isu-isu krusial dengan cepat dan tepat.

Manfaat dari Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah ini sangat luas dan berdampak langsung pada kualitas pemerintahan. Mulai dari peningkatan efisiensi komunikasi, terwujudnya transparansi, penguatan kepercayaan publik, hingga optimalisasi pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Lebih dari itu, Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah juga membekali ASN dengan kemampuan mitigasi hoaks dan disinformasi, menjadikan pemerintah sebagai sumber informasi terpercaya di tengah derasnya arus berita yang tidak akurat.

Oleh karena itu, kami di RAR SMART SOLUTION sangat mendorong setiap lembaga pemerintah untuk menginvestasikan diri dalam Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah ini. Ini bukan sekadar pelatihan, melainkan langkah strategis untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman dan membangun pemerintahan yang benar-benar modern, adaptif, dan mampu menjalin koneksi yang lebih kuat dengan seluruh lapisan masyarakat. Jangan biarkan potensi media sosial terbuang sia-sia. Bergabunglah dengan Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah kami dan jadilah bagian dari transformasi komunikasi pemerintahan yang lebih baik!

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari RAR SMART SOLUTION Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Metode Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Single Bed Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Tujuh Rupiah)

Fasilitas Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Plakat Untuk Instansi
• Souvenir
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 10 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemerintah

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia.
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 8 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Kontak Panitia
• website : www.pusatbimteksolution.com

Legalitas Perusahaan Kami

• Akta Notaris No. 62, 08 September 2025 Jihan Khoirini, S.H., M.Kn
• SK Perubahan AHU : AHU-0060299.AH.01.02.Tahun 2025
• SKT Depkeu : S-23010/KT/KPP.091403/2023
• NIB : 3009230029163, Tahun 2023
• NPWP : 50.559.724.5-444.000
• TD-PSE Komdigi : 023273.01/DJAI.PSE/04/2026